Mobil Wawali Dipertanyakan DPRD

Batu, Investigasi
DPRD Kota Batu mempertanyakan pengadaan mobil dinas wakil walikota yang senilai lebih dari Rp 380 juta. Karena dalam APBD 2010 tidak ada klausul pengadaan mobil dinas bagi wakil walikota. Dalam APBD 2010 ini hanya ada pengadaan mobil dinas untuk operasional penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
“Kita tidak tahu menahu soal pengadaan mobil dinas wakil walikota itu. Dan itu patut dipertanyakan karena dalam pembahasan APBD hingga pengesahan APBD 2010 ini sudah ada kesepakatan tidak ada pengadaan mobil dinas,” terang ketua Badan Penganggaran DPRD, Punjul Santoso.
Menurutnya, pengadaan itu sudah menyalahi kesepakatan. “Kita dalam waktu dekat akan memanggil sekaligus mempertanyakan soal pengadaan kendaraan dinas tersebut,” ujarnya.
Punjul megatakan pada tahun ini, ada beberapa kebijakan eksekutif Pemkot Batu yang tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada DPRD. “Kondisi itu tidak baik, mengingat DPRD itu bagian dari Pemerintah Kota sehingga akan lebih baik jika sebuah kebijakan harus dikoordinasikan,” tegas anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini.
Simon Purwoali, Anggota Komisi B juga menjelaskan, dalam APBD tahun 2010 tidak ada klausul pengadaan mobil dinas bagi wakil walikota. Dalam APBD tahun 2010, yang ada hanya pengadaan mobil dinas untuk operasional penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
"Kita tidak tahu menahu soal pengadaan mobil dinas wakil walikota itu. Dan itu patut dipertanyakan karena dalam pembahasan APBD hingga pengesahan APBD 2010 ini sudah ada kesepakatan tidak ada pengadaan mobil dinas," ujarnya.
Selain itu, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan segera memannggil SKPD terkait guna mempertanyakan anggaran apa yang digunakan untuk membeli mobdin tersebut. "Kami akan memanggil Bagian Perlengkapan untuk mempertanyakan soal pengadaan kendaraan dinas tersebut,” katanya.
Simon mengungkapkan, pada tahun ini ada beberapa kebijakan yang dilakukan pihak eksekutif Pemkot Batu yang tanpa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada DPRD. “Kondisi itu tidak baik, mengingat DPRD itu bagian dari Pemerintah Kota sehingga akan lebih baik jika sebuah kebijakan harus dikoordinasikan,” imbuhnya,
Dicontohkan beberapa kebijakan yang diambil pemkot Batu tanpa berkoordinasi dengan DPRD diantaranya pengadaan kendaraan dinas berupa sepeda motor trail bagi 24 kepala desa dan lurah. Termasuk pengadaan kendaraan dinas bagi 3 camat, termasuk yang terakhir pengadaan mobil dinas untuk wakil walikota.
"Terkait mobdin Wawali, apabila alasannya butuh mobil yang larinya kencang, saya kira di Batu tidak butuh mobil yang harus cepat. Mendingan dibelikan mobil TRC (tim reaksi cepat,-red) saja," ungkap Simon geram.
Nada protes juga disampaikan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Menurut Wito Argo, pengadaan mobdin dengan menggunakan APBD dengan tanpa sepengetahuan DPRD tersebut merupakan tindakan pengkhianatan terhadap rakyat.
"Masih banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Batu. tapi mengapa, anggaran sebesar itu harus dibelikan untuk sebuah mobil mewah," tandas Wito heran
Sementara itu, Koordinator Pos pengaduan Kota Batu, Al Ikwan mengatakan peristiwa pengadaan kendaraan dinas ini tidak hanya menyalahkan para eksekutif saja. Kesalahan ini bisa ditimpakan kepada DPRD Kota Batu, kerena tidak melaksanakan fungsi kontrolnya.
“Masalah ini DPRD dan Eksekutif Pemkot Batu harus bisa mempertanggungjawabkan pengadaan tanpa dibarengi payung hukum tersebut. Intinya, pengadaan itu termasuk pemborosan uang Negara dan ini sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, dari pihak pemkot Batu belum ada yang berani memberikan jawaban. Eko Suhartono, selaku KaBag Humas pemkot Batu ketika dikonfirmasi Investigasi menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari Bagian Perlengkapan. "Langsung ke Bagian Perlengkapan saja mas," pintanya singkat.
H Ahmad Suparto, selaku KaBag Perlengkapan, juga melemparkan persoalan ini kepada Bagian Humas. "Silahkan konfirmasi ke Bagian humas ya mas," himbaunya.
Seperti diketahui, mobil dinas wakil Walikota Batu, HA Budiono yang baru ini bermerk Honda Accort yang nilanyai lebih dari Rp 350 juta. Mobil sedan berwarna hitam itu saat ini sudah ditempleni plat nomor berwarna merah dengan nomor polisi N 5 KP. Sedangkan mobil dinas wakil walikota yang lama saat ini dipakai oleh Sekretaris Daerah, Widodo.
(koh/gus/hey)